Urusan Pariwisata Tingkat hunian akomodasi (Length of Stay) 2 hari Kontribusi sektor pariwisataterhadap PADRp. 242147500 Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara913330.0 Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara17287.0 Peningkatan Rata - Rata Pengeluaran Wisatawan (Spend Of Money)536000.0 Peningkatan kompetensi SDM bagi pelaku usaha dan kelompok pariwisata (%)88.0 Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp. Milyar) 9,5 M Pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan (Orang)44 orang Jumlah produk ekonomi kreatif yang berdaya saing82 produk Urusan Pertanian Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB1.55 Kontribusi sektor pertanian/hortikultura terhadap PDRB1.55 Kontribusi sektor pertanian/peternakan terhadap PDRB1.55 Kontribusi sektor pertanian/tanaman pangan terhadap PDRB1.55 Produksi sektor pertanian: - Padi347739.0 - Jagung100163.0 - Cabe merah35941.0 - Bawang merah5065.0 Produksi sektor peternakan (Ton): - Sapi1946.0 - Kerbau 33.08 - Kambing66.12 - Unggas19436.0 Produksi sektor perkebunan: - Kopi1668.0 - tebu2978.0 - kulit manis31227.0 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal per hektar - Padi5.02 - Jagung7.23 Nilai Tukar Petani- Cakupan Bina kelompok tani78.0 Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung): - Padi (%)0.2 - Jagung (%)0.0 Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura(cabai dan bawang merah): - cabe17.43 - bawang merah8.75 Persentase peningkatan produktivitas perkebunan: - Kopi1.01 - tebu1.03 - kulit manis1.01 Persentase peningkatan produktivitas peternakan8.72 Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencanan OPT90.0 Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular4.53 Urusan Perdagangan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB19.76 persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan100.0 Persentase penanganan pengaduan konsumen80.0 persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok27.41 Urusan Perindustrian Laju pertumbuhan pelaku usaha IKM1.75 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB10.33 Pertumbuhan industri1.75 Cakupan Bina kelompok pengrajin11.0 Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan non migas31076.0 Nilai investasi sektor industri pengolahan non migas (milyar)9.45 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Persentase regulasi daerah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan100.0 Persentase fasilitasi penyelesaian tapal batas kabuptenn.a Persentase OPD dengan nilai SAKIP baik100.0 Persentase OPD dengan nilai IRB baik Persentase OPD yang memiliki nilai organisasi perangkat daerah baikn.a Persentase fasilitasi kegiatan DPRD100.0 Unsur Perencanaan Indeks Kualitas Perencanaan Daerah87.59 Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD72.58 Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD88.89 Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW100.0 Unsur Keuangan Deviasi realisasi belanja terhadap total belanja0.19 Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD14.54 Kesesuaian pengalokasian anggaran90.0 Kemandirian Keuangan Daerah (persen)10.78 Opini BPK terhadap LKPDWTP Manajemen Asetbaik Rasio belanja pegawai di luar guru dan nakes19.2 Unsur Kepegawaian Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)255.0 Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)27.0 Rasio Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)40.0 Unsur Penelitian dan Pengembangan Indeks Kinerja Kelitbangan95.0 Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan bahan rekomendasi perumusan kebijakan100.0 Persentase unit kerja yang memiliki inovasi (perangkat daerah, kec, puskesmas sebanyak 66 unit kerja)89.0 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) Level 3 (3,152) Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP)Level 3 (3,00) (terdefinisi) Jumlah unit kerja yang ditetapkan menjadi WBK dan WBBM2opd Indeks Persepsi Anti Korupsin.a Unsur Kewilayahan Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan Unsur Pemerintahan Umum Persentase potensi ATHG/konfliks sosial yang dapat diatasi.100.0 Transparansi dan Partisipasi Publik Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (persen)100.0 Akses public terhadap keuangan daerah (persen)20.0