_id DATA Capaian 2024 1 Urusan Pariwisata "" 2 Tingkat hunian akomodasi (Length of Stay) 2 hari 3 Kontribusi sektor pariwisataterhadap PAD Rp. 242147500 4 Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara 913330.0 5 Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara 17287.0 6 Peningkatan Rata - Rata Pengeluaran Wisatawan (Spend Of Money) 536000.0 7 Peningkatan kompetensi SDM bagi pelaku usaha dan kelompok pariwisata (%) 88.0 8 Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp. Milyar) 9,5 M 9 Pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan (Orang) 44 orang 10 Jumlah produk ekonomi kreatif yang berdaya saing 82 produk 11 "" "" 12 Urusan Pertanian "" 13 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB 1.55 14 Kontribusi sektor pertanian/hortikultura terhadap PDRB 1.55 15 Kontribusi sektor pertanian/peternakan terhadap PDRB 1.55 16 Kontribusi sektor pertanian/tanaman pangan terhadap PDRB 1.55 17 Produksi sektor pertanian: "" 18 - Padi 347739.0 19 - Jagung 100163.0 20 - Cabe merah 35941.0 21 - Bawang merah 5065.0 22 Produksi sektor peternakan (Ton): "" 23 - Sapi 1946.0 24 - Kerbau 33.08 25 - Kambing 66.12 26 - Unggas 19436.0 27 Produksi sektor perkebunan: "" 28 - Kopi 1668.0 29 - tebu 2978.0 30 - kulit manis 31227.0 31 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal per hektar "" 32 - Padi 5.02 33 - Jagung 7.23 34 Nilai Tukar Petani - 35 Cakupan Bina kelompok tani 78.0 36 Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung): "" 37 - Padi (%) 0.2 38 - Jagung (%) 0.0 39 Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura(cabai dan bawang merah): "" 40 - cabe 17.43 41 - bawang merah 8.75 42 Persentase peningkatan produktivitas perkebunan: "" 43 - Kopi 1.01 44 - tebu 1.03 45 - kulit manis 1.01 46 Persentase peningkatan produktivitas peternakan 8.72 47 Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencanan OPT 90.0 48 Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular 4.53 49 Urusan Perdagangan "" 50 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 19.76 51 persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan 100.0 52 Persentase penanganan pengaduan konsumen 80.0 53 persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok 27.41 54 Urusan Perindustrian "" 55 Laju pertumbuhan pelaku usaha IKM 1.75 56 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB 10.33 57 Pertumbuhan industri 1.75 58 Cakupan Bina kelompok pengrajin 11.0 59 Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan non migas 31076.0 60 Nilai investasi sektor industri pengolahan non migas (milyar) 9.45 61 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan "" 62 Persentase regulasi daerah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan 100.0 63 Persentase fasilitasi penyelesaian tapal batas kabupten n.a 64 Persentase OPD dengan nilai SAKIP baik 100.0 65 Persentase OPD dengan nilai IRB baik "" 66 Persentase OPD yang memiliki nilai organisasi perangkat daerah baik n.a 67 Persentase fasilitasi kegiatan DPRD 100.0 68 Unsur Perencanaan "" 69 Indeks Kualitas Perencanaan Daerah 87.59 70 Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD 72.58 71 Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD 88.89 72 Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW 100.0 73 Unsur Keuangan "" 74 Deviasi realisasi belanja terhadap total belanja 0.19 75 Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD 14.54 76 Kesesuaian pengalokasian anggaran 90.0 77 Kemandirian Keuangan Daerah (persen) 10.78 78 Opini BPK terhadap LKPD WTP 79 Manajemen Aset baik 80 Rasio belanja pegawai di luar guru dan nakes 19.2 81 Unsur Kepegawaian "" 82 Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 255.0 83 Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 27.0 84 Rasio Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 40.0 85 Unsur Penelitian dan Pengembangan "" 86 Indeks Kinerja Kelitbangan 95.0 87 Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan bahan rekomendasi perumusan kebijakan 100.0 88 Persentase unit kerja yang memiliki inovasi (perangkat daerah, kec, puskesmas sebanyak 66 unit kerja) 89.0 89 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan "" 90 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) Level 3 (3,152) 91 Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP) Level 3 (3,00) (terdefinisi) 92 Jumlah unit kerja yang ditetapkan menjadi WBK dan WBBM 2opd 93 Indeks Persepsi Anti Korupsi n.a 94 Unsur Kewilayahan "" 95 Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan "" 96 Unsur Pemerintahan Umum "" 97 Persentase potensi ATHG/konfliks sosial yang dapat diatasi. 100.0 98 Transparansi dan Partisipasi Publik "" 99 Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (persen) 100.0 100 Akses public terhadap keuangan daerah (persen) 20.0